Ketika Kesucian Ponpes Tercoreng: Menguak Tragedi di Balik Pintu Tertutup

Table of Contents

Pelaku AL kasus kekerasan seksual di ponpes

Kasus kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, membuka mata kita terhadap realitas pahit yang sering tersembunyi di balik citra lembaga keagamaan. Peristiwa ini tidak hanya mencoreng kesucian ponpes sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang selama ini dianggap aman dan penuh nilai moral.

Tragedi di Balik Pintu Tertutup

Berawal dari laporan empat santri yang menjadi korban, fakta mengejutkan pun terungkap. Pelaku, seorang pengasuh pondok pesantren berinisial AL, ternyata adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Magelang dan tokoh aktif di Nahdlatul Ulama (NU) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Posisi ini memberikan pelaku kekuasaan sosial yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, di balik citranya yang terhormat, AL menyembunyikan sisi kelam yang akhirnya menghancurkan kepercayaan banyak pihak.

Polisi mengungkapkan bahwa AL melakukan kekerasan seksual terhadap empat santriwatinya yang sudah dewasa. Korban, berusia antara 19 hingga 26 tahun, melaporkan kasus ini pada 7 Juni 2024. Proses hukum pun berjalan, dengan AL dijerat Pasal 6C juncto Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta menjadi bayangan kelam di balik kasus ini.

Namun, lebih dari sekadar angka, kisah ini adalah luka nyata bagi para korban. Salah seorang pendamping korban menggambarkan kondisi mereka yang berusaha bangkit meski trauma terus membayangi. Mereka tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kepercayaan pada institusi agama yang seharusnya melindungi mereka.

Monitoring dan Pembinaan Harusnya Tidak Berakhir di Atas Kertas

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, Muhammad Miftah, pondok tersebut telah mengantongi izin operasional resmi sejak 2020. Sebelum izin itu keluar, serangkaian monitoring dan pembinaan sudah dilakukan. Namun, kenyataannya, tragedi ini tetap terjadi. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pengawasan hanya dilakukan secara administratif?

Dalam kasus ini, "monitoring dan pembinaan harusnya tidak berakhir di atas kertas." Lembaga pendidikan agama, termasuk ponpes, seharusnya menjadi tempat paling aman bagi para santri. Kegagalan mendeteksi dan mencegah tindakan keji seperti ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan.

Sistem Hukum Diuji: Apakah Keadilan Bisa Berdiri Tegak?

Kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Pengadilan Negeri Mungkid, Magelang, menjadi arena di mana keadilan diuji. Dalam sidang perdana, terdakwa KH Ahmad Labib Asrori (AL) hadir dengan didampingi tim penasihat hukumnya. Di sisi lain, kehadiran kelompok masyarakat seperti Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan penasihat hukum korban menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam.

Yanto Pethuk’s, pemimpin GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah), menegaskan, "Kami akan terus mengawal kasus ini hingga putusan maksimal sesuai tuntutan jaksa." Dukungan ini menjadi angin segar bagi para korban yang berharap pada keadilan. Namun, apakah status sosial pelaku akan memengaruhi jalannya proses hukum? Apakah hukum benar-benar bisa ditegakkan tanpa tebang pilih?

Korban Bukan Sekadar Angka

Sering kali, dalam kasus seperti ini, perhatian publik terfokus pada pelaku dan proses hukum, sementara korban hanya menjadi angka di berita. Namun, setiap korban memiliki cerita. Mereka mengalami trauma, kehilangan kepercayaan, bahkan mungkin rasa bersalah yang tidak seharusnya mereka pikul.

Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang patut diapresiasi karena memberikan pendampingan psikologis, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum bagi para korban. Namun, dukungan seperti ini harus lebih dari sekadar langkah reaktif. Pendidikan anti-kekerasan seksual harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan agama, termasuk di ponpes.

Kesucian Lembaga Bukan Tameng untuk Menutupi Kejahatan

Kasus ini membawa kita pada refleksi mendalam. Lembaga keagamaan, seberapa pun sucinya, tidak kebal terhadap kejahatan. "Kesucian lembaga bukan tameng untuk menutupi kejahatan." Kepercayaan masyarakat pada ponpes sebagai institusi pendidikan berbasis agama harus dijaga dengan pengawasan yang ketat dan transparan.

Langkah Maju untuk Mencegah Tragedi Serupa

Untuk mencegah tragedi serupa, ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan:

1. Reformasi Pengawasan: Pemerintah harus memastikan bahwa proses monitoring tidak hanya bersifat administratif. Inspeksi mendadak dan evaluasi rutin harus menjadi standar.
2. Pendidikan Anti-Kekerasan Seksual: Santri dan pengasuh harus diberi pemahaman tentang kekerasan seksual, termasuk cara melaporkannya.
3. Sistem Pelaporan yang Aman: Korban atau saksi harus memiliki akses mudah ke saluran pelaporan yang aman dan terpercaya.
4. Penegakan Hukum Tegas: Figur publik, termasuk tokoh agama, harus tunduk pada hukum tanpa ada perlakuan istimewa.

Jangan Lagi Ada Tragedi di Balik Pintu Tertutup

Tragedi ini adalah pengingat keras bahwa kita tidak boleh terlena oleh citra. Kesucian ponpes tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi pelaku kejahatan. Mari kita bersama-sama mengawal proses hukum, mendukung korban, dan mendorong reformasi agar tidak ada lagi kisah kelam di balik pintu tertutup. Karena setiap anak bangsa berhak atas lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

Sumber:

https://mediapurnapolri.net/2024/11/11/sidang-perdana-kasus-kekerasan-seksual-kyai-di-magelang-tantangan-bagi-penegakan-hukum/

https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7468938/jadi-tersangka-kekerasan-seks-ke-4-santri-pengasuh-ponpes-di-magelang-ditahan

https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-magelang-dampingi-korban-pelecehan-seksual-di-ponpes-tempuran/